Senin, 28 November 2011
Sabtu, 26 November 2011
Menakar Nasionalisme Kaum Pelajar
18.35
No Comments
Menakar Nasionalisme Kaum Pelajar
Oleh : Agus Syahputra
Perdebatan mengenai nasionalisme para pelajar yang lebih memilih mendukung
atlet dari Negara lain pada even Sea Games ke XXVI mestinya tidak perlu
berkepanjangan. Pasalnya,
masalah yang diperdebatkan adalah permasalahan klasik serta tidak esensial. Sederhananya, jiwa
nasionalisme tidaklah semata diukur dari hal semacam itu.
Berbicara nasionalisme
sama sekali tidak ada takaran yang pasti. Persoalannya,
bahwa para pelajar itu
telah menerima uang dari pihak tertentu untuk memberikan dukungan keparda
salah satu negara yang ikut berlaga dalam pesta olah raga Se- Asia Tenggara
tersebut adalah sah-sah saja,
karena mereka hanya sekadar memeriahkan, bahkan tidak
ada sama sekali terlintas dalam pikiran mereka untuk menjual rasa nasionalismenya.
Ibarat kata pepatah, ke manapun seseorang
merantau, niscaya suatu saat ia akan kembali ke kampong halamannya. Hal ini
mengisyaratkan bahwa, meskipun seseorang, dalam konteks Sea Games, malah justru
mendukung negara lain, maka ia pun pasti tidak akan melupakan tanah di mana ia
dilahirkan. Bahasa sederhananya, para pelajar tersebut, dalam hati terkecilnya
pasti tetap mendukung Negara di mana ia dilahirkan. Terlebih, meraka hanya mendapatkan tugas untuk ikut berpartisipasi dalam
menyukseskan pesta olah raga tersebut untuk memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah mampu menjadikan ajang Sea Games ini sebagai alat diplomasi serta menjalin persahabatan sekaligus
pemersatu negara-negara di Asia Tenggara.
Dengan demikian,
kebijakan panitia penyelenggara yang menginstruksikan kepada beberapa sekolah
untuk memberikan dukungan kepada negara yang ikut berlaga merupakan tujuan yang
mulia dan semua yang dilakukan oleh para pelajar tersebut merupakan
sikap nasionalisme yang tinggi, karena mereka ingin memberikan citra baik untuk
bangsa ini. Semestinya persoalan tersebut tidak ditanggapi dengan sikap antipati, karena banyak hal yang harus kita selesaikan terkait masalah
nasionalisme dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pesta olahraga seakbar sea-games
ini.
Ada
banyak hal yang harus kita selesaikan mengenai nasionalisme anak bangsa. Sebab, kita sama-sama menyadari bahwa
jiwa nasionalisme sedang
mengalami degradasi yang cukup menghawatirkan,
seperti, kasus tawuran antar pelajar yang sampai saat ini belum teratasi,
konfilik yang terjadi di masyarakat, gerakan sapararis yang bergejolak di
beberpa daerah dan lain sebagainya. Padahal, beberapa
persoalan tersebut lebih substansial karena mengancam
kesetabilan negara serta menggiring bangsa ini kepada disintegrasi. Inilah sebenarnya
persoalan besar yang akan terus mengancam nasionalisme anak bangsa kita dan
patut diperhatikan secara bersama.
Terlepas dari itu, fakta yang menunjukkan bahwa praktek kekerasan antar anak bangsa yang terus
bergejolak adalah realita yang mestinya pertama kali dijadikan sorotan tajam
jika kita ingin memperdebatkan nasionalisme anak bangsa ini dan bukan persoalan
kecil yang sebenarnya tidaklah perlu diperdebatkan itu.
Menurut penulis, ada
beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam mengembalikan semangat
nasionalisme tersebut. pertama, peran lingkungan sekola dalam membentuk
karakter paserta didik. Kedua, peran
aktif organisasi pemuda sangat diharapkan dalam memberikan pemahaman
nasionalisme di kalangan pemuda. Ketiga,
memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada di daerah konfilik
dan daerah perbatasan. Yang terakhir adalah peran pemerintahlah
yang dituntut aktif untuk mengapresiasi lembaga yang mengkampanyekan semangat
nasionalisme anak bangsa.
Dengan demikian, persoalan
nasionalisme tidak akan menjadi perdebatan yang panjang lagi sehingga tidak
akan ada pemaknaan yang keliru terhadap
nasionalisme. Sebab, yang kita inginkan bukanlah nasionalisme semu, tetapi
nasionalisme yang substansial. Dan dalam konteks kaum pelajar, jiwa
nasionalisme dapat ditumbuh-kembangkan dengan banyak cara, sikap dan kesadaran
merekalah yang harus terus dipupuk.
Kamis, 24 November 2011
BANTUL: Kejaksaan Negeri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menolak
sumbangan yang dikumpulkan dalam aksi penggalangan dana ‘koin keadilan’
dari lembaga swadaya masyarakat’Gerakan Rakyat Bantul Anti Korupsi’.Penolakan ‘koin keadilan’ yang dikumpulkan LSM Gerakan Rakyat Bantul Anti Korupsi (Gebrak) dalam rangka memberi bantuan stimulan Kejari Bantul untuk mengusut kasus dugaan korupsi Bantul Radio oleh pemerintah setempat itu, terjadi di depan gedung Kejari Bantul.
“Kalau adik-adik (para pengunjuk rasa) ingin menyumbang, ‘monggo’ (silakan) dikumpulkan, namun terus terang kami saat ini belum bisa menerima. Bukannya kami menolak bantuan, kami mohon kerelaan dan keterbukaan kalian,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Retno Harjantari Iriani.
‘Koin keadilan’ yang akan diberikan kepada Kejari Bantul itu sebesar Rp303.800, yang diperoleh dari penggalangan koin dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, dan masyarakat pengguna jalan, dalam perjalanannya sebelum LSM sampai gedung Kejari Bantul.
Koordinator aksi Agus Syahputra mengatakan penggalangan koin tersebut sebagai bantuan awal mereka untuk mendukung Kejari Bantul dalam mengusut kasus Bantul Radio, karena Kejari terkendala dana untuk menyewa tim “aprassial” sebesar Rp185 juta.
“Apabila nanti satu atau dua bulan tidak ada niat atau tindakan untuk menyelesaikan, maka kami akan turun ke jalan lagi untuk mengumpulkan koin guna membiayai pengusutan kasus Bantul Radio,” katanya.
Namun, kata dia, karena ‘koin keadilan’ tidak diterima Kejari Bantul, dan para pengunjuk rasa bersikukuh ingin menyerahkannya, maka ‘koin keadilan’ di dalam kotak kardus besar berisi nominal sebesar Rp303.800 itu hanya diletakkan di depan gedung Kejari Bantul.
“Silakan diterima, atau akan kami tinggalkan di Kejari, tidak tahu untuk apa, yang jelas uang ini sebagai dana stimulan, dan ini murni dari masyarakat. Kami ikhlas agar Kejari segera bertindak, dan kasus tidak mangkrak selama dua tahun,” katanya.
Ketika ditemui wartawan saat memasuki gedung Kejari Bantul, Retno mengatakan pihaknya tetap tidak bisa menerima sumbangan (koin keadilan) itu, karena pihaknya menilai akan menjadi gratifikasi.
“Kalau saya terima kan berarti gratifikasi, malah mengajari korupsi, karena itu uang dari masyarakat. Sebagai instansi pemerintah ada prosedurnya, dan yang paling tepat adalah Dinas Sosial,” katanya.
Aksi penggalangan ‘koin keadilan’ oleh LSM Gebrak menindaklanjuti pemberitaan di sejumlah media massa, beberapa waktu lalu, dimana Kejari Bantul melalui Kasi Intel Putro Haryanto mengaku tidak mempunyai anggaran untuk menyewa tim ‘apprasial’ sebesar Rp185 juta.
Menurut LSM Gebrak, PT Sucofindo adalah pihak yang akan disewa Kejari Bantul untuk menghitung nilai aset Radio itu sebelum dibeli Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul.
Radio yang semula berada di Kabupaten Sleman itu, belum mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).
tvOneNews: Kritik Kinerja Kejari Bantul, Mahasiswa dan Warga Kumpulkan Koin Keadilan - Kabar Pagi
03.50
No Comments
Bantul, (tvOne)
Puluhan mahasiswa dan warga Bantul
Yogyakarta mengumpulkan koin untuk diberikan kepada Kejaksaan Negeri
Bantul, (Rabu (23/11). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan
mereka karena Kejari Bantul dinilai lamban mengusut tuntas kasus dugaan
korupsi pengadaan Radio Bantul.
Dengan membawa kotak sumbangan, sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Bantul Berantas Korupsi itu langsung menyambangi para anggota Dewan DPRD Bantul.
Mereka meminta sumbangan koin keadilan secara sukarela kepada para anggota dewan. Tak hanya di Gedung DPRD Bantul, aksi koin keadilan juga dilakukan di sejumlah perempatan dan lampu merah.
Koin tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bantul.
http://video.tvonenews.tv/arsip/view/51312/2011/11/24/kritik_kinerja_kejari_bantul_mahasiswa_dan_warga_kumpulkan_koin_keadilan.tvOne
Dengan membawa kotak sumbangan, sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Bantul Berantas Korupsi itu langsung menyambangi para anggota Dewan DPRD Bantul.
Mereka meminta sumbangan koin keadilan secara sukarela kepada para anggota dewan. Tak hanya di Gedung DPRD Bantul, aksi koin keadilan juga dilakukan di sejumlah perempatan dan lampu merah.
Koin tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bantul.
http://video.tvonenews.tv/arsip/view/51312/2011/11/24/kritik_kinerja_kejari_bantul_mahasiswa_dan_warga_kumpulkan_koin_keadilan.tvOne
Selasa, 25 Oktober 2011
Selasa, 17 Mei 2011
Jalan Terjal Reformasi
11.01
No Comments
Jalan Terjal
Reformasi
(Refleksi Peringatan 13 Tahun
Reformasi)
Oleh
: Agus Syahputra
Perjalanan panjang
bangsa ini tak lepas dari problematika kehidupan bernegara. Arif
kiranya, bila
kita mengenang reformasi 1998 sebagai bagian dari lipatan sejarah bangsa
yang
dapat diabaikan. Menurut sejarah, tragedi ini meletus dikarenakan banyak
kalangan yang tidak percaya pada rezim Soeharto. Dengan gaya kepemipinan
otoriter membuat masyarakat marah sekaligus muak karena mengekang
aspirasi
serta menutup diri dari kritik. Bahkan lebih parah lagi, pada masa orba
banyak
masyarakat hidup miskin dan melarat. Praktek Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme
(KKN) marak, krisis finansial (krisis moneter) mengakibatkan stabilitas
pembangunan nasional terhambat, sirkulasi perekonomian nyaris terhenti,
dan
berimbas pada konstalasi ekonomi-politik dunia jadi terhambat.
Kebijakan tersebut
mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan
Soeharto.
Sehingga banyak kalangan melakukan konsolidasi politik untuk menggagas
kepemimpinan
baru. Gagasan itu mampu menggerakan semua elemen masyarakat untuk
melakukan
perubahan. Meletuslah gerakan reformasi 13 tahun silam, yang berujung
pada
tumbangnya rezim Soeharto yang sebelumnya bertahan 32 tahun.
Gagasan besar mengenai reformasi muncul seiring dengan keinginan
masyarakat
untuk melakukan perubahan besar terhadap negara Indonesia. Demonstrasi
besar-besaran dilakukan oleh beberapa organisasi mahasiswa dan beberapa
elemen
masyarakat. Namun, Soeharto justru tidak menggubris gerakan demonstarasi
tersebut, bahkan tidak percaya bahwa gerakan itu akan mampu menumbangkan
kursi
kekuasaannya. Soeharto keliru. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan pada
saat
gerakan demonstrasi tersebut berlangsung, Soeharto akhirnya dipaksa
mundur dari
kursi kepemimpinan negara karena situasi memang sangat sulit
dikendalikan.
Puncak kemarahan rakyat
Indonesia kepada rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto bermula dari
tindakan
brutal aparat keamanan terhadap mahasiswa yang sedang berdemonstrasi
sehingga
mengakibatkan empat mahasiswa Trisakti tewas dalam insiden berdarah itu.
Gerakan mahasiswa pun semaki meluas sampai ke seluruh penjuru daerah di
Indonesia.
Semua elemen turut
berpartisipasi dan turun jalan menuntut agar presiden Soeharto segera
turun dari jabatannya dan bertanggung jawab atas kematian empat
mahasiswa
Trisakti yang menjadi korban tindakan brutal aparat keamanan. Ini adalah
tragedi kemanusiaan, sehingga sulit untuk dimaafkan. Akhirnya, presiden
Soeharto terpaksa harus mengundurkan diri akibat dorongan dilakukan
para
elite politik dan dukungan moral dari negara-negara luar supaya Soeharto
turun
dari jabatannya. Turunnya presiden Soeharto dari kursi kepresidenan
menandakan
bahwa rezim Orde Baru sudah tumbang dan era reformasi menjadi babak baru
perjalanan bangsa Indonesia.
Evaluasi
Reformasi
Dalam
perjalanannya, reformasi tidak menunjukan hasil maksimal. Mulai dari BJ
Habibi
menggantikan Soeharto tidak membawa dampak signifikan terhadap perubahan
bangsa, karena pada masa itu masih banyak terjadi konflik antar agama
dan
etnis. Bahkan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh presiden BJ. Habibi
ialah
memberikan kemerdekaan terhadap Timur-timur.
Abdurrahman Wahid atau
Gus Dur yang memenangkan pemilu tahun 1999 diharapkan bisa membawa
perubahan
bangsa Indonesia, namun Gus Dur tidak bertahan lama dikarenakan
kekuasaannya terjungkal oleh konspirasi elit. Pemerintahan Gus Dur
berakhir diganti Megawati.
Sejalan
perubahan waktu Megawati digantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
atau SBY
yang sudah beranjak dua priode juga tidak mampu melakukan perubahan yang
berarti. Cita-cita reformasi yang menuntut kebebasan berfikir dan
berekspresi belum begitu memuaskan masyarakat, KKN semakin merajalela,
hak-hak
keadilan masyarakat semakin terenggut oleh mereka yang berduit, dan
pemerintah
sama sekali tidak peduli akan hal itu. Lantas apa yang menyebabkan
reformasi mandul? Dan siapa yang harus bertanggung jawab?
Menurut penulis,
kegagalan gerakan reformasi dikarenakan tidak mempunyai konsep berbangsa
dan bernegara yang jelas sehingga reformasi justru dianggap tidak
menjadi
solusi yang baik untuk menggantikan orba. Mahasiswa yang menjadi garda
terdepan
dalam menuntut reformasi hanya salah satu kelompok dari banyak kelompok
yang
bergerak memukul sehingga setelah itu mahasiswa tidak punya konsep
jangka
panjang. Kondisi itu oleh Riswanda Immawan disebut politik pintu roboh.
Maka dari itu, kondisi
ini menuntut tugas kita bersama. Cita-cita reformasi akan terwujud nyata
apabila semua elemen bisa berjalan secara sinergis dalam mengawal
tuntutan
reformasi demi terwujudnya pilar negara yang kuat, masyarakat yang
bebas beraspirasi, dan negara yang bersih dari KKN. Dan jika cita-cita
mendasar
tersebut belum terwujud, maka dapat dikatakan bahwa reformasi belum
usai, dan
tugas utama negara saat ini ialah menuntaskan tuntutan reformasi yang
merupakan
keinginan besar rakyat Indonesia.Membumikan Tradisi Baca Buku
03.43
No Comments
Membumikan Tradisi Baca Buku
( Refleksi Hari Buku Nasional )
Oleh : Agus Syahputra
Tiap
tanggal 17 Mei diperingati sebagai hari buku nasional. Momentum
bersejarah itu menjadi penting untuk membumingkan tradisi baca buku di
Indonesia. Karena kita tahu, tradisi membaca di negeri ini mengalami
penurunan yang signifikan. Padahal buku memberikan banyak ilmu yang
bermanfaat bagi bangsa ini.Buku merupakan jendela dunia. Pepatah itu menggambarkan bahwa buku banyak memberikan kita informasi mengenai banyak hal yang ada di dunia baik yang sudah lampau, sekarang dan yang akan datang. Kalau kita melihat beberapa negara maju, ternyata mereka memiliki tradisi baca buku yang tinggi. Amerika, Jepang, Perancis dan beberapa negara maju lainnya—di negara tersebut budaya baca buku kuat minimal delapan jam tiap hari.
Fakta itu berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, kebiasaan baca buku di masyarakat hanya dua jam setiap hari. Parahnya lagi, berdasarkan survei UNESCO budaya baca masyarakat Indonesia berada di urutan ke-38 dari 39 negara dan merupakan yang paling rendah di kawasan ASEAN.
Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca masayarakat Indonesia. Pertama, akibat dari perkembangan teknologi yang cukup pesat akan membawa dampak negative terhadap minat baca masyarakat. Artinya budaya nonton menjadi kuat sementara kebiasaan membaca buku lemah. Kedua, banyaknya tempat hiburan seperti taman rekreasi, karaoke, mall, dan supermarket yang lebih menjadi pilihan karena menyenangkan dari pada baca buku yang membosankan. Ketiga, buku dirasakan oleh masyarakat umum sangat mahal sedangkan jumlah perpustakaan di Indonesia masih sangat sedikit sehingga masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan lainya dari pada beli buku.
Lantas bagaimana membumingkan kembali tradisi baca di Indonesia? Pada konteks itu, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan semangat membaca anak-anak sejak usia dini dengan memberikan pengetahuan mengenai buku yang akan memunculkan rasa cinta dan ketertarikan untuk membaca. Hal ini harus di lakukan secara terus-menerus sehingga membaca menjadi kebiasaan dan kebutuhan.
Di samping itu, lembaga pendidikan juga mempunyai peran penting dalam meningkat budaya membaca di kalangan pelajar, melalui pembelajaran di ruang kelas yang mengarahkan semua murid untuk selalu membaca. Perpustakaan sekolah juga harus melakukan sosialisasi dan memberikan kenyamanan kepada siswa/mahasiswa agar mereka senang untuk datang dan membaca.
Dan yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan budaya baca masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga sponsor untuk menyediakan berbagai fasilitas seperti mendirikan perpustakaan di setiap desa seluruh Indonesia, melakukan sosialisasi dengan membentuk gerakan pecinta buku, dan memberikan keringanan pajak kepada penerbit agar harga buku bisa dijangkaui oleh masyarakat menengah kebawah.
Dengan demikian keinginan untuk membumingkan tradisi membaca di Indonesia akan terwujud jika semua pihak berjalan sinergis untuk saling melengkapi dan mengisi semua kekurangan dalam mewujudkan cita-cita besar para founding father kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yakinlah bahwa Indonesia akan menjadi negara yang besar jika masyarakatnya gemar membaca dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.





