Jumat, 08 April 2011

Mungkinkah Pilkada Muba 2011, Munculkan Pemimpin “Pro Rakyat “

Oleh : Drs Anwar Zawawi, M.Ec, Staff Ahli DPR-RI dan Mantan Ketua IPAMUBA Jkt
Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi
Sumatera Selatan. Letak geographisnya relatif berada pada daerah pedalaman ,dipertengahan
kearah barat dari ibu kota Propinsi Sumatera Selatan. Dapat dicapai dengan menggunakan
sarana transportasi darat atau sungai.
Hampir sebagian besar masyarakat MUBA mempertanyakan daerahnya kaya, tapi rakyatnya
rata-rata masih miskin. Lantas kemana kekayaan hasil dari sumber daya alam tersebut
dimanfaatkan? Perlu diketahui, Muba merupakan salah satu kabupaten di Indonesia, yang
menerima dana bagi hasil (DBH) dari Migas terbesar ketiga.
Sehingga bagaimana kalau sumber migas tersebut dalam jangka waktu 10 atau 15 tahun
kedepan sudah habis terkuras dan tidak menghasilkan lagi. Bukankah rakyat akan menjadi
lebih miskin dan lebih menderita?
Nah, adanya keprihatinan masyarakat terhadap fenomena kepemimpinan daerah selama ini
(bupati-bupati yang pernah menjabat). Yang terkesan kurang mengedepankan kepentingan
rakyat banyak. Walaupun yang menjadi “jualan“ biasaya demi kepentingan rakyat banyak, tapi
dibalik itu semua mereka bermain untuk kepentingan pribadi atau kroni-kroninya.
Terkesan juga mereka lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek ketimbang
kepentingan rakyat banyak dalam jangka panjang. Sebagai kesimpulan sementara, maka
permasalahannya terletak pada sejauh mana kualitas kepemimpinan seorang bupati sebagai
seorang “top manager didaerahnya”.
Karena itu, sudah saatnya dan sangat urgen untuk membangun kesadaran kolektif
masyarakat, tentang sosok pemimpin Muba kedepan, yang ideal dan lebih berpihak pada
kepentingan rakyat banyak dan layak dipilih pada Pilkada 2011 yang akan datang.
Dalam kaitannya dengan Pilkada 2011 tersebut, seyogyanya dipilih bupati yang lebih
berkualitas, yang dapat melakukan perobahan kearah yang lebih adil dan sejahtera
dimasa-masa mendatang, sepanjang rekruitmen kandidatnya dilakukan secara benar, jujur,
transparan dsb.
Karena itu,kata kuncinya Pilkada 2011 di Muba harus merupakan titik awal dan moment
penting untuk melakukan perubahan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Muba
kedepan. Kalau tidak, maka berarti kita telah membuang-buang energy dengan sia-sia karena
Pilkada diselenggarakan dengan biaya yang relative besar yang nota bene nya dari uang
rakyat, dan dalam jangka waktu yang relative lama.
Karena itu, menjadi tragis jika pengorbanan yang demikian besar pada akhirnya tidak
menghasilkan mashlahat dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat tapi sebaliknya justru
menghasilkan mudhorat bagi masyarakat berupa pemimpin yang tidak amanah, penuh KKN
dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.
Atas dasar itu, maka seharusnya masyarakat dari segenap lapisan (perorangan, Ormas,
LSM dll) dapat berpartisipasi aktif dan mengawal setiap tahapan kegiatan Pilkada tersebut
mulai dari penetapan kandidat calon, pemungtan suara, perhitungan suara, sampai pelaporan
hasil pemungutan suara dst. Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan Pilkada yang jujur
1 / 2
Mungkinkah Pilkada Muba 2011, Munculkan Pemimpin “pro rakyat “
Rabu, 07 April 2010 09:18 -
dan adil yang mashlahat bagi masyarakat Muba.
Sebaliknya, apabila Pilkada tidak diselenggarakan dengan jujur dan adil, bahkan dihiasi
dengan berbagai kecurangan dan manipulasi, maka Pilkada tersebut pada akhirnya akan
membuahkan instabilitas politik didaerah, yang dapat menyengsarakan masyarakat
(pembangunan yang tidak berjalan-mandeg, timbul perpecahan dalam masyarakat - saling
curiga,fitnah dan lain lain).
Tentu saja hal-hal seperti ini tidak diinginkan. Karena itu, kepada para kandidat yang akan
maju dan mencalonkan diri, jauh-jauh hari seharusnya sudah membulatkan tekad,
membersihkan hati dan meluruskan niat bahwa mereka maju sebagai calon bupati adalah untuk
memperjuangkankan kepentingan rakyat dalam mencapai kesejahteraan dan derajat kehidupan
yang lebih baik dari sekarang.
Identifikasi pemimpin yang demikianlah pemimpin yang pro rakyat dan bukan sekedar
pemimpin yang mencari kekuasaan untuk mencari keuntungan pribadi dan kroni-kroninya.
Mungkinkah dari Pilkada 2011 akan muncul?
Goodness of fit antara sosio cultural masyarakat Muba yang terangkum dalam
sesanti”Serasan Sekate”dengan kriteria pemimpin yang pro rakyat yakni pemimpin yang
amanah terurai diatas. Kalau disederhanakan maka pemimpin yang pro rakyat adalah
pemimpin yang “serasan sekate” dengan rakyatnya. Artinya, kandidat bupati yang dapat
memenuhi dan melakukan hal tersebut, ditenggarai bakal dapat diterima masyarakat Muba
sebagai pemimpinnya. Dengan demikian, Insya Allah dia menjadi pemimpin yang legitimate,
yang kepemimpinannya membumi dimasyarakat Muba. Akan tetapi , mungkinkah hal tersebut
dapat dengan mudah terwujud sementara system Pilkada yang berlaku seperti sekarang?
Dari uraian diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa dengan system Pilkada yang berlaku
seperti sekarang ini ditunjang kondisi masyarakat pemilih pada umumnya, serta ketersediaan
SDM calon pemimpin daerah yang kiranya dapat memenuhi kriteria yang digariskan diatas,
maka cukup pesimis untuk dapat menemukan pemimpin daerah yang amanah (pro rakyat)
atau paling tidak yang mendekati itu dari Pilkada Muba 2011 yang akan datang ini.
Masalahnya sekali lagi, disamping karena system Pilkada yang berlaku seperti sekarang
ini dengan berbagai implikasinya, masalah SDM calon kepala daerah/bupati, dan pada sisi lain
yang tidak kalah pentingnya persepsi dan orientasi dari para calon/kandidat terhadap jabatan,
masih belum bergeser dari kekuasaan kepada pengabdian. Kekuasaan masih dipandang
sebagai peluang yang memberikan kesempatan untuk mendapatkankan kekayaan,fasilitas dan
lainnya. Pada hal, seharusnya mereka tidak boleh lupa bahwa “power tend to corrupt”!
kekuasaan cendrung kepada korupsi. Korupsi dapat berakhir dipenjara.(*)

0 komentar:

Posting Komentar

Site Search